Penguatan kebijakan keamanan laut merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap ancaman transnasional yang semakin kompleks dan meresahkan. Kebijakan keamanan laut yang kuat dan efektif dapat memberikan perlindungan bagi negara dari berbagai ancaman yang datang dari luar wilayahnya.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, “Penguatan kebijakan keamanan laut harus menjadi prioritas bagi setiap negara yang memiliki wilayah perairan. Ancaman transnasional seperti perdagangan ilegal, penyelundupan narkotika, dan terorisme laut merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan serius.”
Dalam konteks ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret dalam memperkuat kebijakan keamanan laut. Misalnya dengan meningkatkan patroli laut, melibatkan masyarakat dalam pengawasan wilayah perairan, serta bekerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menangani ancaman bersama.
Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar, “Kerjasama regional dan internasional sangat penting dalam mengatasi ancaman transnasional di laut. Karena ancaman tersebut tidak mengenal batas wilayah, maka negara-negara harus bekerja sama untuk melindungi wilayah perairan masing-masing.”
Penguatan kebijakan keamanan laut juga harus didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti radar laut, kapal patroli, dan sarana komunikasi yang canggih. Hal ini akan memudahkan penegakan hukum di wilayah perairan dan meminimalisir potensi ancaman transnasional yang bisa merugikan negara.
Dengan adanya upaya penguatan kebijakan keamanan laut, diharapkan negara-negara dapat bersama-sama melindungi wilayah perairan dari berbagai ancaman transnasional yang dapat merusak stabilitas dan keamanan regional. Sehingga, kebijakan keamanan laut bukan hanya menjadi tanggung jawab satu negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh negara di dunia.