Upaya Pemberantasan Pelanggaran Batas Laut di Indonesia menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, pelanggaran batas laut di Indonesia terus terjadi dan merugikan negara.
Menurut data yang dikeluarkan oleh Bakamla, pada tahun 2020 saja terdapat lebih dari 500 kasus pelanggaran batas laut yang terjadi di perairan Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya upaya pemberantasan pelanggaran batas laut di Indonesia agar kedaulatan negara tetap terjaga.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memperkuat kerjasama antara instansi terkait, seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menekankan pentingnya sinergi dalam pemberantasan pelanggaran batas laut.
Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga menjadi kunci dalam upaya pemberantasan pelanggaran batas laut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, TB Haeru Rahayu, penindakan terhadap pelaku pelanggaran batas laut harus dilakukan secara adil dan proporsional.
Upaya Pemberantasan Pelanggaran Batas Laut di Indonesia memang tidak mudah, namun dengan kerjasama yang baik antara instansi terkait dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan pelanggaran batas laut dapat diminimalisir. Seperti yang dikatakan Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan, dan upaya pemberantasan pelanggaran batas laut harus terus dilakukan demi kepentingan bersama.”