Pembinaan keamanan laut merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan. Hal ini tidak mengherankan mengingat Indonesia memiliki 17.480 pulau yang tersebar di lautan, sehingga pengelolaan keamanan laut menjadi sangat penting.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, pembinaan keamanan laut harus terus ditingkatkan untuk mencegah berbagai ancaman, seperti penyelundupan barang ilegal, terorisme, dan perompakan laut. Hal ini juga sejalan dengan Visi Indonesia sebagai World Maritime Axis yang diusung oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam upaya pembinaan keamanan laut, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga terkait, seperti TNI AL, Polri, Bea Cukai, dan Badan Keamanan Laut. Dengan sinergi yang baik, diharapkan keamanan laut Indonesia dapat terjaga dengan maksimal.
Pengamat keamanan laut, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, menyatakan bahwa pembinaan keamanan laut tidak hanya melibatkan aparat keamanan, namun juga masyarakat pesisir dan nelayan. “Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam melaporkan kegiatan mencurigakan di perairan,” ujarnya.
Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan laut. Dengan adanya kesadaran dan komitmen dari pemerintah serta seluruh elemen masyarakat, diharapkan pembinaan keamanan laut sebagai prioritas utama dapat tercapai dengan baik demi keamanan dan kedaulatan negara.