Perlindungan sumber daya alam melalui penegakan hukum batas laut Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sumber daya alam laut kita kaya akan keanekaragaman hayati yang perlu dijaga kelestariannya. Namun, tanpa penegakan hukum yang baik, sumber daya alam tersebut dapat dieksploitasi secara berlebihan.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, penegakan hukum batas laut Indonesia masih belum maksimal. “Perlindungan sumber daya alam laut harus dimulai dari penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia,” ujarnya.
Salah satu masalah yang sering terjadi adalah illegal fishing yang merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekitar 5,6 juta ton ikan setiap tahunnya hilang akibat illegal fishing. Hal ini tentu sangat merugikan bagi nelayan lokal dan keberlanjutan sumber daya ikan di Indonesia.
Untuk itu, penegakan hukum batas laut Indonesia perlu diperkuat. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda Aan Kurnia, menegaskan pentingnya kerjasama antar lembaga terkait dalam penegakan hukum di perairan Indonesia. “Kita harus bersinergi dalam melakukan patroli laut dan menindak pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, masyarakat juga perlu diajak untuk turut serta dalam upaya perlindungan sumber daya alam laut. Menurut peneliti dari Indonesian Institute for Marine Conservation (IIMC), Made Supriatma, “Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam laut sangat diperlukan untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan laut kita.”
Dengan penegakan hukum yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat, perlindungan sumber daya alam melalui penegakan hukum batas laut Indonesia dapat terwujud. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam laut demi masa depan yang lebih baik.